Theme images by Storman. Powered by Blogger.

JOKOWI (bisa) KALAH


Pembaca tentu masih ingat kejadian di Pilpres 2014 silam, ketika salahsatu kontestan atau lebih tepatnya simpatisan kandidat tertentu mengklaim didukung oleh sejumlah ulama berpengaruh di lingkungan NU. Klaim itu kemudian dikapitalisasikan dalam bentuk alat peraga dengan gambar tokoh NU lengkap dengan kutipan ucapannya dan di sebarkan di berbagai media.

Terlepas dari apakah itu dilakukan oleh team sukses atau hanya sekedar simpatisan belaka, akan tetapi imbas dari tindakan tersebut justru menjadi blunder bagi sang calon. Hasil election akhirnya menempatkan pihak itu sebagai yang kalah pemilu.

Penulis tidak sedang mengatakan bahwa klaim itulah penyebab utama kekalahan. Tentu, ada banyak faktor penyebab kenapa bisa kalah. Apakah itu program, cara berkampanye maupun faktor lainnya. Yang ingin penulis katakan adalah, penggunaan politik primordial sesungguhnya bisa menjadi pisau bermata dua. Anda mungkin akan meraih keuntungan dari itu semua, namun anda ia juga berpotensi menghancurkan harapan anda.

Fenomena mobilisasi kelompok keagamaan akhir akhir inipun menjadi layak untuk dicermati. Dalam kasus Ahok misalnya, kita menyaksikan bagaimana elite politik berlomba lomba mengkapitalisasikan isu keagamaan demi kepentingan masing masing. Pemilu akhirnya tidak lagi menjadi ajang adu program, melainkan sudah terjebak pada pola permainan kasar dengan menggunakan isu primordial.
Pasca kasus Ahok, politisasi agama tampaknya masih akan terus berlanjut. Kelompok yang dulu begitu digdaya karena sukses menggelar demonstrasi sejuta umat dan dilakukan hingga berjilid jilid, bersikeras melanjutkan upayanya untuk memojokkan rezim melalui serangkaian aksi yang bertajuk 'menolak kriminalisasi ulama'. Hal ini akhirnya memaksa rezim untuk lebih intens lagi menghalau serangan lawan politiknya. Berbagai macam safari politik dilakukan Jokowi dan para pembantunya dengan mendatangi ulama dan tokoh masyarakat.

Undangan istana kepresidenan pada ulama ulama dalam tajuk dzikir kebangsaan menunjukkan betapa pemerintah merasa perlu mengimbangi kelompok oposisi yang menggunakan politik SARA untuk kepentingannya. Tentu saja hal demikian tidak serta merta bisa disalahkan. Tergantung bagaimana motivasi dari tindakan tersebut. Apakah itu murni demi kepentingan bangsa dan negara, ataukah hanya ingin mengkapitalisasikannya untuk keuntungan politik.

Pepatah mengatakan, anda boleh jadi tidak jatuh karena cacian, sebab barangkali itu merupakan obat paling manjur dalam menata langkah. Tapi, anda bisa saja jatuh justru karena pujian. Maka, gunakanlah kedua hal tersebut seperlunya.

Jokowi Bisa Kalah

Dalam banyak hal, pencapaian pemerintahan Jokowi - JK saat ini boleh dibilang fenomenal. Kinerjanya dalam membangun negeri mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat. Tak heran jika tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah cukup tinggi dan relatif stabil.
Dengan modal pencapaian dan apresiasi masyarakat yang demikian tinggi, penggunaan politik keagamaan dalam arti sempit bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Ia hanya berpengaruh pada segmen tertentu saja dan tidak menyasar secara keseluruhan masyarakat. Jokowi tentu saja berbeda dengan Ahok. Latar belakangnya yang muslim menjadikan Jokowi lebih kuat menghadapi serangan berbau SARA. 

Apalagi jika kemudian kita mencermati dukungan partai partai politik untuk Jokowi agar melanjutkan kepemimpinannya di periode mendatang, lalu dikomparasikan dengan UU Pemilu dan dinamika politik terkini, posisi Jokowi jelas di atas angin. Deklarasi dukungan dari PPP, Nasdem dan Golkar saja rasanya cukup menjadi garansi Jokowi untuk maju lagi dalam pemilihan mendatang. Posisi politik Jokowi bakal lebih kokoh lagi jika pada akhirnya PDI Perjuangan, PKB, Hanura atau malah PAN mendeklarasikan hal yang sama. Praktis, hanya menyisakan Gerindra, PKS dan Demokrat dalam kompetisi. Jauh lebih sulit mengkompromikan ketiga partai tersebut dalam menentukan calon. Seperti halnya Gerindra yang kukuh mencalonkan kembali Prabowo sebagai Presiden, Partai Demokratpun disinyalir memiliki ambisi yang sama. Dengan acuan PT 20%, langkah oposisi dalam mengimbangi incumben sangatlah berat.

Jika demikian, apa yang perlu dikhawatirkan lagi ?.

Dalam peperangan, penentu utama kemenangan adalah ketenangan. Sebesar apapun modal yang kita miliki, tanpa ketenangan rasanya kemenangan hanyalah sebatas angan. Ketenangan bukan saja dari panglima perang atau komandannya, akan tetapi juga pendukung di level terbawah.

Penulis melihat ada gejala yang tidak sinkron, terutama di level bawah. Lebih lebih para pendukung fanatik. Perang opini di linimasa masih terus berlangsung dan berjalan secara tidak sehat. Ironisnya lagi, cara cara kotor dengan memanfaatkan sumber yang tidak jelas masih saja digunakan.

Jika ini terus berlanjut, modal politik yang sedemikian besar bisa jadi tidak ada artinya. Sebab, ketidaktenangan berpotensi besar mengantarkan kita pada kekalahan.

Ingat pepatah Jawa, 'sak bejo bejone wong, luwih bejo sing eling lan waspada'.
Semujur mujurnya orang, masih lebih mujur mereka yang hati hati dan waspada. Maka, di 2019 nanti, siapa yang paling tenang, ia yang akan menang.