Theme images by Storman. Powered by Blogger.

PROSTITUSI dan LGBT Di Sekitar Kita

Sudah diprediksi, Ahok tidak akan main main dalam upayanya menutup tempat prostitusi Kalijodo. Pola yang dipakai mirip dengan penanganan PKL Tanah Abang di awal ia memimpin Jakarta. Membiarkan media memblow up masalah itu, menginventarisir siapa saja yang membekingi kegiatan tersebut, lalu menggunakan tangan hukum untuk menyelesaikan masalah. Persis seperti kasus PKL Tanah Abang, dimana aparat penegak hukum melakukan langkah sigap dengan menangkap puluhan preman yang selama ini melindungi kegiatan tersebut, kali inipun penegak hukum dengan segera juga menyiapkan perangkap dengan menetapkan preman Kalijodo Daeng Aziz sebagai tersangka. Bila sudah begini, biasanya ekses letupan akibat kebijakan itu akan tereduksi. Protes mungkin ada, tapi tidak akan meluas. Apalagi di mata hukum maupun masyarakat umum, kegiatan tersebut jelas melanggar hukum dan moral.

kali jodo


Di saat yang hampir bersamaan publik dikejutkan dengan kasus pelecehan seksual remaja laki laki tanggung yang dilakukan oleh pedangdut Syaiful Jamil. Kasus ini memang tidak ada hubungannya dengan Kalijodo, akan tetapi sama sama memiliki implikasi serius dalam kehidupan bermasyarakat. Di mata masyakarat Indonesia yang menjunjung tinggi moralitas, perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh pesohor Syaiful Jamil dan praktek prostitusi semisal Kalijodo dianggap sebagai kejahatan mental maupun moral. Tak heran jika kemudian masyarakat secara umum memperlakukan pelakunya secara diskriminatif. Mereka di kejar kejar, di intimidasi dan dijauhkan dari pergaulan. Bahkan tak jarang tindakan masyarakat mengarah pada kekerasan.

Menangani masalah LGBT dan prostitusi memang tidak mudah. Meski perangkat hukum sudah sedemikian lengkap, tapi tak pernah bisa menyelesaikan masalah. Dunia prostitusi terus tumbuh tanpa bisa terkendali. Hanya berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Berubah dari modus satu ke modus lain. Sama halnya dengan perilaku LGBT. Meski UU Perkawinan samasekali tidak memberi celah pernikahan sejenis, meski nantinya dikeluarkan aturan yang lebih keras lagi, sepertinya belum akan menyelesaikan masalah.

Pelacuran, seperti yang kita tahu, erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Penulis pikir, tidak ada satupun perempuan atau laki laki yang bercita cita menjadi pelacur. Tuntutan ekonomi dan gaya hidup yang membuat mereka berlaku demikian. Di sisi lain, keberadaan mereka juga di dukung dengan adanya pelanggan yang memang membutuhkan saluran pelampiasan hasrat seksualnya. Mereka yang memiliki uang kemudian mengeksploitasi kelemahan ekonomi yang dialami para penjaja cinta. Ini semacam simbiosis mutualisme. Kegiatan yang sama sama menguntungkan, jika ditilik dari motivasinya.

Aturan boleh jadi tinggal aturan. Selama dua pihak itu belum mendapatkan solusi jitu, maka kegiatan prostitusi tetap akan berjalan. Sekarang, mari kita kupas bagaimana pemerintah menyediakan perangkat hukum untuk mengatur dunia syahwat tersebut.

Sejauh ini, negara menganggap bahwa kegiatan prostitusi adalah ilegal. Oleh sebab itu, semua jenis usaha yang menyangkut itu dilarang oleh undang undang. Bahkan lebih spesifik, perzinahanpun dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Meski disana tidak terkait dengan transaksi materi. Tapi rupanya aturan ini tidak menyelesaikan masalah. Sekali lagi, persoalan ekonomi dan tingginya permintaan menjadi problem kenapa kegiatan ini sulit diberantas.

Repotnya lagi, UU Perkawinan yang seharusnya memberi ruang pencegahan akan terjadinya praktik prostitusi, tidak sepenuhnya memberikan solusi. Ambil contoh UU Perkawinan ayat ke 4 yang berisi syarat sah poligami. Disana disebutkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami. Pertama, istri tidak mampu melayani, kemudian istri dalam keadaan cacat, dan yang terakhir istri tidak memiliki keturunan. Belum cukup sampai disitu, pelaku juga dibebani syarat lain di pasal 5. Yakni persetujuan, pernyataan untuk berbuat adil dan pernyataan tentang kemampuan menghidupi istri istrinya. Secara umum, jika undang undang ini benar benar ditegakkan, maka akan sangat sulit bagi para lelaki untuk melakukan poligami secara sah. Satu satunya cara mudah ialah dengan perkawinan siri atau tanpa dicatat oleh negara. Dan ini implikasinya tidak lebih ringan dari sekedar membayar jasa syahwat.

Lalu, bagaimana dengan perilaku LGBT ?
UU Perkawinan kita sama sekali tidak mengakomodir adanya perkawinan sejenis. Yang artinya, sudah tidak ada celah lagi bagi pelaku untuk membuat ikatan yang kuat dalam membina hubungan. Ini bisa dimaklumi mengingat UU perkawinan kita mengacu pada konsep hukum perkawinan agama. Yang mana hampir secara keseluruhan ajaran agama menolak perkawinan sejenis. Bahkan dalam beberapa literatur, pelaku seks menyimpang bisa dihukum berat karena perbuatannya. Salah satu alasan kenapa agama menolak perkawinan sejenis adalah karena tujuan menikah diantaranya ialah memperbanyak keturunan. Perkawinan sejenis, jelas tidak memberi harapan akan hadirnya keturunan.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah pelaku LGBT tidaklah sedikit. Dan jika ini tidak segera dicarikan solusi, maka selamanya akan menjadi momok sosial. Penulis mencoba memberi contoh bagaimana cara Iran menangani masalah LGBT. Sama seperti negara muslim lainnya, Iran juga tidak menolerir adanya perkawinan sejenis. Akan tetapi Iran membuat terobosan dengan melegalkan operasi kelamin. Dengan demikian, pelaku LGBT mendapatkan solusi jikalau mereka ingin mendapatkan pengakuan dari negara atas hubungan cintanya.

Apakah Indonesia perlu meniru Iran ?

Entahlah...

Penulis : MHA