Theme images by Storman. Powered by Blogger.

NU : Tradisi, Relasi – Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah gejala yang unik, bukan hanya di Indonesia tetap juga di seluruh Dunia Muslim. Ia adalah sebuah organisasi ulama tradisionalis yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya, organisasi non-pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah. Ia mewakili, paling tidak, dua puluh juta Muslim, yang meski tidak selalu terdaftar sebagai anggota resmi, merasa terikat kepadanya melalui ikatan-ikatan kesetiaan primordial. Di sebuah negeri yang dilanda kecenderungan-kecenderungan kuat ke arah pemusatan (sentralisasi), NU merupakan organisasi paling signifikan yang sangat terdesentralisasi. Para pengritiknya mengaitkan desentralisasi yang luar biasa ini dengan ketidakefektifan pengurus pusatnya, sementara warga NU sendiri lebih suka menghubungkannya dengan rasa kemandirian yang sangat tinggi yang dimiliki para kiai lokal yang menjadi penyangga moral organisasi ini.
Penerbit : LKIS Yogyakarta, 1994

Sejalan dengan tradisi politik Islam Suni, NU dalam perjalanan sejarahnya di masa lalu biasanya bersikap sangat akomodatif terhadap pemerintah, dan para pemimpinnya seringkali dituduh sebagai orang-orang yang sangat oportunis. Namun, selama 1970an, ketika kebijakan-kebijakan khas Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma menjadi pengkritikyang terus terang dan konsisten terhadap berbagai kebijakan tersebut. Suara-suara protes yang terdengar di DPR ternyata berasal dari para utusan NU. (Pengkritik yang lebih radikal, tentu saja, tidak dapat ambil bagian dalam politik parlemen sejak tahap sangat awal ). Dua kali utusan NU melanggar prinsip politik konsensual yang sangat dijunjung tinggi dengan melakukan walk out dari DPR, tindakan tersebut tidak hanya merupakan protes terhadap undang-undang yang sedang disidangkan saat itu (salahsatunya berkaitan dengan indoktrinasi ideologi resmi, Pancasila) tetapi juga menantang landasan pokok politik Orde Baru.

Barangkali penolakan NU inilah yang mendorong pemerintah pada awal 1980an sangat menuntut adanya kesepakatan ideologis yang lebih jauh lagi dan mewajibkan semua organisasi kemasyarakatan dan Partai politik menerima Pancasila sebagai asas tunggal, dengan melepaskan semua asas yang lain, termasuk Islam. Kali ini, berlawanan dengan yang mungkin diduga orang, NU menuruti tuntutan tersebut, dan bahkan melakukannya mendahului semua organisasi besar lainnya. Muktamar 1984 (yang biasa dikenal dengan Muktamar Situbondo) melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang diminta pemerintah. NU juga melakukan gerakan rekonsiliasi lain dengan pemerintah; ia bahkan mengundang Panglima ABRI beragama Katolik, L.B. Moerdani (yang dipercaya secara langsung telah memerintahkan tentara menembak para demonstran Muslim di daerah Tanjung Priok, Jakarta, beberapa waktu sebelumnya pada tahun yang sama) untuk mengunjungi pesantren besar di Jawa Timur dan bertemu dengan para kiai.

Sikap yang nampak tidak sejalan dengan pendirian oposisional yang diambilnya beberapa waktu sebelumnya ini hanyalah salahsatu dari beberapa perubahan terkait yang terjadi hampir secara bersamaan. Pada muktamar yang sama, NU menyatakan diri meninggalkan politik praktis. Sebuah keputusan yang umumnya disebabkan frustasi terhadap faksi lain di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ke dalam mana NU dipaksa meleburkan diri pada 1973. NU menyatakan niatnya menjadi sebuah organisasi keagamaan non-politik sebagaimana di masa lalu, sembari pada saat yang sama menyatakan pengembangan masyarakat (comunity development) sebagai bagian dari keprihatinannya. Satu-satunya bapak pendiri NU yang masih hidup akhirnya meninggal dunia pada 1980, dan reorientasi di atas dalam pikiran banyak orang erat kaitannya dengan generasi pemimpin yang lebih muda. Adalah, terutama, Kiai Achmad Shidiq, Rois Aam (pemegang kewenangan keagamaan dan moral tertinggi dalam NU), dan Abdurrahman Wahid, Ketua Umum badan eksekutif (tanfidziyah), yang telah memberi wajah baru bagi organisasi ini. Kedua tokoh ini mewakili gagasan-gagasan yang agak berbeda dengan gagasan para pendahulu mereka mengenai apa yang harus diperjuangkan NU.

Dapat dimengerti, perubahan-perubahan yang terjadi ditubuh NU ini tidak mendapat dukungan suara bulat. Mereka banyak mendapat kritik, baik dari kalangan orang dalam maupun luar organisasinya. NU sudah terlibat aktif dalam politik sejak tercapainya kemerdekaan bangsa (sebagai partai politik ataupun sebagai bagian dari PPP) dan telah banyak melahirkan politisi profesional. Banyak kalangan yang keberatan dengan alasan bahwa perubahan ini akan merugikan kepentingan-kepentingan politik umat Islam atau khususnya NU, disamping banyak kiai yang sudah sangat tergantung kepada berbagai bentuk patronase yang diperoleh melalui jalur politik. Demikianlah, mereka yang terbiasa dengan pola-pola berfikir yang sudah mapan dan juga sebagian kelompok kepentingan dalam NU tidak dapat menerima langkah depolitisasi tersebut.

Namun perubahan tiba-tiba kepada sikap akomodatif dan penurut kepada pemerintah ini, mungkin mengejutkan, berjalan dengan penolakan yang jauh lebih kecil di dalam tubuh NU dibandingkan penolakan terhadap keputusan keluar dari PPP. Banyak anggota NU, karena alasan yang berbeda-beda, merasa tidak senang ketika organisasi mereka berkonfrontasi dengan pemerintah. Para pengusaha yang berafiliasi dengan NU dan para kiai segera menemukan betapa kehidupan menjadi jauh lebih mudah ketika para penguasa sipil dan militer tidak lagi mencurigai organisasi mereka. Perubahan sikap tersebut sempat menimbulkan rasa tidak percaya di kalangan orang luar ; tetapi tidak berlangsung lama,  karena semua organisasi lain, setelah sebelumnya merasa enggan atau melakukan protes diam, akhirnya mengkritik juga.

Disamping tekanan pemerintah, ada juga beberapa alasan lain yang mendorong penarikan diri dari politik praktis. Banyak kiai yang merasa bahwa konsentrasi kepada berbagai kegiatan politik  telah mengorbankan kualitas pendidikan pesantren; sementara yang lain merasa bahwa kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan  yang menjadi massa pendukung NU telah terabaikan karenanya. Pada tahun 1980an kita menyaksikan, berbarengan dengan depolitisasi NU, tumbuhnya kembali minat baru dalam pengembangan bidang pendidikan dan tradisi intelektual Islam serta berbagai upaya serius memperbaiki situasi sosial dan ekonomi pendukung pedesaan NU. Terlihat juga berbagai usaha untuk mengembangkan wacana keagamaan baru yang lebih peka terhadap problem-problem kemiskinan, ketimpangan, ketertindasan dan pembangunan, suatu corak teologi pembebasan Islam Indonesia (tetapi secara berhati-hati disebut sebagai “teologi pembangunan”).

Berbagai perkembangan inilah yang menjadi pokok bahasan utama buku ini. Untuk menempatkan berbagai peristiwa dan gagasan yang bergulir pada 1980an ke dalam konteks yang lebih luas, dan untuk menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan dengan masa lalu yang lebih banyak daripada yang diperkirakan banyak orang, pembahasan mengenai periode 1980an ini didahului dengan beberapa bab yang menggambarkan perjalanan sejarah NU pada masa sebelumnya.

KAJIAN TERDAHULU MENGENAI NAHDLATUL ULAMA 

Dibandingkan dengan gerakan-gerakan Muslim pembaharu (reformis) dan modernis, NU tidak banyak mendapatkan perhatian kalangan ilmiah. Ia hampir tidak disebut dalm kajian-kajian pada masa kolonial. Survei Pluvier mengenai gerakan nasionalis pada periode 1930-42 (Pluvier, 1953) walaupun memberikan perhatian kepada gerakan-gerakan yang bahkan  jauh lebih kecil dan berlangsung sebentar yang hanya berarti dalam skala regional, samasekali tidak menyebut NU. Kahin, dalam kajiannya mengenai periode berikutnya, hanya menyebut dua kali, sebagai pasangan “lebih konservatif” dari organisasi Muslim pembaru, Muhammadiyah, di dalam Masyumi (Kahin, 1952). Hanya Benda dan Wertheim yang memberikan ulasan yang lebih dari sekedar menyebutnya sambil lalu, tetapi mereka tidak banyak menunjukkan minat pada dinamika internalnya dan jelas mengandung bias yang lebih memihak kepada kaum modernis (Benda, 1958; Wertheim, 1959).

Para ilmuwan sosial Amerika yang berorientasi kepada modernisasi (modernization oriented) yang mengkaji Indonesia pada 1950an dan 1960an juga mempersepsikan adanya potensi perkembangan yang lebih besar di kalangan modernis, dan karena itu lebih banyak memberikan perhatian kepada kalangan tersebut daripada kepada kalangan tradisionalis. Geertz, yang paling berpengaruh di antara mereka, berulangkali merujuk kepada perbedaan antara kaum kolot (tradisional, konservatif) dan Muslim pembaru serta persaingan antara NU dan Muhammadiyah yang pada tingkat lokal; dia juga memberikan beberapa ulasan yang cerdas tentang sikap-sikap mereka yang bertentangan. Namun, pengamatan-pengamatannya mengenai NU dan dunia pesantren, yang dia definisikan dalam term yang benar-benar negatif (“anti-modernisme”, “organisasi kontra-pembaruan), tetap sangat tidak memuaskan (Geertz, 1960a, 1960b, 1965, 1968).

Karya Benedict Anderson, sebagaimana dalam banyak aspek lain, merupakan perkecualian. Dalam kajiannya mengenai peranan pemudan dan revolusi (Anderson, 1972) dia secara eksplisit berusaha memberikan perhatian yang sepatutnya kepada pesantren dan NU. Dalam sebuah papernya kemudian (Anderso, 1977) dia menyoroti prasangka-prasangka ilmiah (scholarly prejudices) yang telah mengakibatkan penelantaran NU tersebut. Laporan terbaik mengenai berdirinya dan perkembangan awal NU, mengejutkan, harus ditemukan dalam kajian Deliar Noer tentang gerakan-gerakan pembaruan di Indonesia (Noer 1973). Berbagai kajian pada tingkat lokal dan regional mengenai perjuangan kemerdekaan yang muncul belakangan ini tidak banyak menyebut NU, dan sebagian bahkan mengabaikan samasekali. Orang menjadi bertaya-tanya apakah ini disebabkan karena NU tidak memainkan peranan sama sekali atau karena tendensi yang bisa dimengerti di pihak para ilmuwan yang memusatkan perhatian kepada gerakan-gerakan yang paling radikal. NU sendiri belum menghasilkan sebuah generasi ilmuwan dari lingkungannya sendiri yang mampu menyoroti lebih banyak peranannya dalam revolusi Indonesia (tetapi lihat Anam 1985, Zuhri 1987, Haidar 1991).

Ilmuwan asing pertama yang memberikan perhatian serius kepada NU adalah Ken Ward dalam kajiannya tentang Pemilu 1971 (Ward, 1974). Bab yang membicarakan tentang NU dalam buku ini masih merupakan tulisan terbaik mengenai pokok persoalan tersebut. Adalah benar bahwa NU hampir tidak dapat diabaikan dalam sebuah kajian tentang periode tersebut, karena di antara kontestan-kontestan pemilu, NU merupakan salahsatu partai yang paling kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Di Jawa Timur, tempat Ward melakukan pengamatannya, pemilu dalam banyak tempat merupakan pertarungan antara Golkar, yakni partai pemerintah, dan NU. Namun, Ward tidak hanya memperhatikan aspek yang semata-mata politis dari kampanye dan mempelajari subkultur yang diwakili NU dan pandangan dunia (welt-anschuung) para pemimpinnya.

Sumbangan paling penting lainnya adalah artikel Mitsuo Nakamura tentang Muktamar NU 1979 yang dihadirinya (Nakamura, 1981). Di samping memberikan laporan langsung mengenai acara muktamar (sebuah pandangan sekilas yang langka tentang proses politik dalam organisasi ini), Nakamura berusaha menjelaskan bagaimana pendirian radikal NU selama 1970an bukanah sesuatu yang bertentangan dengan corak tradisionalnya, tetapi agaknya justru merupakan konsekuensi darinya. Setelah Muktamar 1984 di Situbondo, Sidney Jones menerbitkan sebuah analisis yang menarik tentang perubahan yang terjadi di tubuh NU; analisisnya benar-benar bermutu berkat hubungannya yang dekat dengan beberapa kiai berpengaruh dan para aktifis pengembangan masyarakat pada periode tersebut (Jones 1985).

Selama dasawarsa lalu, beberapa penulis Indonesia telah menerbitkan sejumlah kajian tentang NU. Kebanyakan mereka memusatkan perhatian kepada NU sebagai aktor politik. Seorang ilmuwan politik, Machrus Irsyam (1984), membahas hubungan antara NU dan PPP yang kelak berakhir dengan pemutusan hubungan formal pada 1984. Seorang wartawan yang dekat dengan para pembaru muda di NU, Choirul Anam (1985), menelusuri sejarah NU sejak kelahirannya sampai Muktamar Situbondo, dengan menekankan kontinuitas dan konsistensi dalam kebijakan-kebijakan NU. Seorang teolog Protestan, Einar Martahan Sitompul, (1985) menggambarkan secara ringkas proses penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal; dia juga menekankan kontinuitas dengan masa lalu. Bagi kalangan minoritas Kristen di Indonesia, Pancasila –tentu saja- ditujukan, antara lain, demi terciptanya toleransi beragama; dan  bisa dimengerti, Sitompul sangat bersimpati kepada kelompok Situbondo dalam NU. Terakhir, seorang ilmuwan politik lain, Kacung Marijan, menulis sebuah penelusuran yang rinci mengenai berbagai perkembangan pada pertengahan dan akhir 1980an. Sebuah jenis kajian lain, yang berbeda tetapi sangat relevan untuk memahami dinamika NU, adalah karya Zamakhsyari Dhofier mengenai tradisi pesantren (1980a, 1980b, 1982).

Pada saat buku ini disusun, paling tidak ada tiga kajian tentang NU yang sedang dilakukan atau hampir selesai. Ketiganya adalah disertasi doktor. Adree Faillard dari Paris telah menyelesaikan sebuah tesis yang menyoroti perkembangan-perkembangan di tahun 1980an, yang mungkin akan terbit dalam waktu dekat. Greag Fealy dari Universitas Monash (Australia) sedang menggarap tentang NU selama masa Demokrasi Terpimpin; tesisnya, yang didasarkan  atas penelitian arsip yang luas dan banyak wawancara, mungkin akan memberikan pandangan baru mengenai periode tersebut. Terakhir, Sabine Kuypers dari Leiden, melakukan kajian tentang organisasi Muslimat NU dan berbagai kegiatan sosialnya. Tampaknya, NU pada akhirnya mulai mendapatkan perhatian ilmiah yang selayaknya.

LATAR BELAKANG BUKU INI

Perkenalan pertama saya dengan NU berawal ketika saya bekerja di LIPI sebagai konsultan metodologi penelitian dan ikut terlibat dalam sebuah proyek penelitian tentang pandangan hidup ulama (1986-90). Selama berlangsungnya proyek ini saya mengunjungi banyak pesantren dan madrasah serta bertemu dengan banyak ulama, baik tradisionalis maupun modernis. Saya juga bertemu dengan orang-orang muda yang terlibat dalam proyek pengembangan masyarakat yang dilakukan di dalam dan sekitar pesantren. Saya mulai tertarik kepada sejarah pendidikan agama di Indonesia dan sejarah hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah. Dan secara berangsur-angsur saya menemukan bahwa NU merupakan gejala yang jauh lebih beraneka warna dan dinamis daripada gambaran yang ada di pikiran saya.

Sebagaimana kebanyakan orang barat, saya agak berprasangka terhadap NU dan ulama tradisionalis ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia. Ketika itu saya percaya bahwa modernisme Islam lebih dinamis dan secara intelektual lebih menarik ketimbang kaum pemelihara tradisi. Saya menghubungkan NU dengan oportunisme politik, konservatisme sosial dan keterbelakangan kultural. Saya segera menemukan bahwa kenyataannya berbeda, dan kaum modernis dan pembaru tidak selalu merupakan pemikir muslim paling progresif di Indonesia. Banyak diantara mereka (kaum modernis) yang tampaknya sudah memegang teguh paradigma-paradigma Hasan Al-Bana, Sayyid Qutb dan Abul –A’la Maududi, sebuah bentuk taklid yang bisa menjadi lebih kaku ketimbang sikap taklid kaum tradisionalis kepada empat imam madzhab. Saya seringkali bertemu dengan orang-orang muda berlatar belakang pesantren yang secara intelektual berpikiran lebih terbuka dan lebih besar rasa ingin tahunya ketimbang kebanyakan modernis yang saya kenal.

Dalam kenyataannya, sebagian dari pemikir Muslim paling menarik di Indonesia berasal dari latar belakang tradisionalis, bukan modernis. Abdurrahman Wahid, Musthofa Bisri, dan Masdar Farid Mas’udi –untuk menyebut tiga nama saja- adalah para pemikir non-konformis yang, justru karena mereka telah menjalani pendidikan tradisional disamping pengetahuan tentang dunia modern, telah memberikan sumbangan penting bagi wacana Islam di Indonesia. Masing-masing, sebagai pemikir, berbeda satu sama lain meskipun terlihat beberapa karakteristik yang sama. Tradisi dan transformasi, dalam pikiran mereka, bukanlah hal-hal yang sepenuhnya berbeda dan saling bertentangan, tetapi sebuah pasangan yang menyatu dan saling membutuhkan. Komitmen kepada cita-cita keadilan sosial dan demokrasi, dan toleransi kepada agama lain atau penafsiran Islam yang lain, merupakan dua dari unsur-unsur penting dalam pemikiran mereka. Gagasan-gagasan mereka merupakan sumbangan bagi lahirnya wacana Islam yang lebih dinamis, lebih menarik dan merangsang daripada sumbangan muslim fundamentalis, dan, saya yakin, dalam jangka panjang akan lebih memberikan hasil. Merupakan keberuntungan yang sagat besar bagi saya mengenal para pemikir ini, dan saya telah belajar banyak melalui berbagai diskusi dengan mereka. Ada juga hal lain yang membuat NU menarik bagi saya. Sebagaimana dikatakan di atas, NU bukan hanya sebuah organisasi ulama tetapi juga sebuah wadah bagi puluhan juta orang desa dan penduduk kota, kebanyakan mereka adalah anggota dari lapisan masyarakat yang lebih miskin. Apapun struktur formal NU, dalam prakteknya ia sangat terdesentralisasi. Sangat sulit bagi PBNU untuk memaksakan sebuah kebijakan yang sama bagi semua wilayah dan cabang, dan benar-benar tidak mungkin memberikan perintah kepada para kiai. Masing-masing kiai tetap merupakan seorang raja di pesantrennya sendiri; dan betapapun setianya kepada NU, dia sangat menjunjung tinggi kemandiriannya sendiri. Kenyataan ini seringkali dilihat sebagai kelemahan NU sebagai organisasi, tetapi kecenderungan yang kuat ke arah otonomi lokal juga dianggap sebagai kekuatan NU sebagai sebuah sikap mental dan sub-kultur.

Dalam perdebatan tentang demokratisasi di negara-negara Asia belakangan ini, diakui bahwa keberhasilan demokrasi tergantung kepada eksistensi masyarakat sipil (civil society), yakni, bentuk-bentuk organisasi yang independen terhadap negara (state). Di Indonesia, sebagaimana di banyak negara Asia lainnya, negara mencengkeramkan kekuasaannya dengan sempurna di dalam kebanyakan bentuk organisasi (seperti perhimpunan-perhimpunan dagang, organisasi “golongan”, dan partai politik). Ini mengakibatkan terjadinya banyak komunikasi “atas-bawah” dan hampir tidak ada yang “bawah-atas”. Banyak organisasi non-pemerintah juga mengikuti pola yang sama, sehingga merekapun tidak benar-benar merupakan unsur-unsur masyarakat sipil. Muhammadiyahpun, organisasi Islam Indonesia besar lainnya, telah berkembang ke arah yang sama. Secara signifikan, bayak anggota dan hampir semua pengurus Muhammadiyah adalah pegawai negeri. Muhammadiyah merupakan organisasi yang lebih tertata dan bergerak secara profesional, lebih efektif daripada NU dalam banyak hal. Tetapi, dalam pandangan saya, justru kurang disiplinnya dan langkanya keseragaman di dalam NU itulah yang membuatnya secara lebih meyakinkan mewakili keragaman masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput dan mungkin akan menjadikannya penyumbang kreatif bagi transformasi Indonesia.

Sumber :  NU : Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru karya Martin Van Bruinessen

Dr. Martin van Bruinessen adalah peneliti asal Belanda kelahiran 1946. Karya-karya fenomenalnya antara lain :
Agha, Shaikh and State (1978)
Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia (Mizan, Bandung 1992)