Theme images by Storman. Powered by Blogger.

MENGUJI DAYA TAHAN JOKOWI

'Suro diro joyo ningrat, lebur dening pangastuti'

Begitu kira kira bunyi status di laman resmi Facebook Presiden Joko Widodo pada hari Minggu, 25 Januari 2015, pukul 16.04 WIB. Postingan itu muncul sesaat sebelum Presiden memberikan keterangan pers di istana berkenaan dengan kisruh antara KPK dan Polri. 
Pict : m.detik.com

Minggu pagi, ratusan aktifis antikorupsi memanfaatkan ajang Car Free Day untuk menyuarakan aspirasinya menuntut pemerintah dan semua pihak mewaspadai upaya pelemahan atau bahkan penghancuran KPK. Aksi ini di lihat Joko Widodo yang sedang olahraga sepeda santai, bahkan Presiden ke tujuh itu sempat pula melambaikan tangan ke arah peserta aksi. Dan entah sengaja atau tidak, Jokowi pagi itu mengenakan kaos warna putih. Sama dengan warna dress code yang dikenakan para peserta aksi anti korupsi. Mengenai warna ini, ada yang menurut penulis cukup menarik. Seperti kita tahu, beberapa hari sebelumnya, korlap aksi sempat menyarankan kepada peserta agar mengenakan dress code warna hitam melalui pengumuman di media media sosial. Tapi ketika tiba hari H, warna pakaian yang dikenakan justru putih. Entah apa gerangan yang melatarbelakangi perubahan ini. Apakah peserta aksi sudah tahu kalau Presiden bakal lewat dan mengenakan kaos putih, atau ada faktor lain.

Terlepas dari alasan dibalik itu semua, bila kita membacanya dari segi simbol yang ditampilkan. Perubahan dari hitam ke putih sepertinya menyiratkan adanya perubahan agenda. Warna hitam (apalagi korlap sebelumnya juga meminta peserta untuk membawa alat bersih bersih) menggambarkan sebuah keprihatinan. Prihatin dengan apa yang menimpa KPK, terutama perihal penangkapan Bambang Widjoyanto oleh kepolisian. Ini juga bisa dibaca sebagai upaya solidaritas masyarakat atas peristiwa yang menimpa komisioner KPK, utamanya kekhawatiran mereka akan kemungkinan munculnya upaya pelemahan KPK. 

Sedang warna putih mengisyaratkan adanya semangat untuk mencari titik terang dibalik kasus ini. Dalam bahasa lain, peserta aksi ingin menyampaikan kepada publik bahwa segala sesuatunya mesti di 'putihkan' dan di jernihkan lagi. Dari sisi simbolik, warna putih memberi kesan netral, tidak berpihak dan hanya berpijak pada kebenaran. Sekilas memberi gambaran bahwa agenda yang di usung tidak melulu bagaimana menyelamatkan KPK, akan tetapi juga menyelamatkan kepolisian. Dan yang lebih luas lagi adalah menyelamatkan bangsa ini dari efek negatif yang ditimbulkan dari kekisruhan antara KPK dan Polri.

Perubahan dari hitam ke putih ini sepertinya juga sejalan dengan perubahan perubahan yang terjadi di jejaring sosial. Tagar #SAVEKPK yang semula gagah memuncaki trending topic twitter, menjelang aksi digelar mendadak tumbang dan kalah populer dengan tagar #SAVEPOLRIKPK. Perbincangan di jejaring facebook yang semula begitu militan membela KPK dan galak menyalahkan Polripun perlahan berubah. Publik media sosial mulai menyadari bahwa yang perlu di lindungi tidak hanya KPK, tapi juga institusi kepolisian. Selanjutnya, masyarakat juga perlahan membenarkan sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa proses yang ada di KPK maupun Polri harus dihormati. Beri kesempatan kepada dua institusi itu untuk melakukan apa yang menjadi wewenang dan kewajibannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Suro diro joyo ningrat, lebur dening pangastuti
(Keberanian, kekuatan, kejayaan dan kemegahan, semua luluh oleh sikap kasih sayang)

Status yang diunggah melalui laman resmi Presiden itu sepertinya adalah gambaran bahwa ia sangat memahami keadaan dan mengerti apa yang mesti dilakukan. Dalam posisi yang serba tidak menentu, dimana tekanan datang dari berbagai arah (baik oposisi, publik maupn internal), sikap yang paling tepat adalah bertindak hati hati, mengedepankan asas keadilan, seraya tetap berpegang teguh pada aturan. Presiden tentu memiliki kekuatan dan kewenangan melakukan tindakan berani dan dramatis, misalnya meminta kepolisian menerbitkan SP3 untuk kasus Bambang Widjoyanto dan memastikan KPK bisa bekerja kembali secara normal. Presiden memiliki hak untuk melantik atau tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presidenpun dalam kondisi darurat bahkan bisa memerintahkan alat negara untuk menangkap siapapun yang dianggap membahayakan keselamatan negara, termasuk ketua KPK. Presiden juga memiliki hak untuk menerbitkan Perppu untuk mengatasi masalah masalah ini. Akan tetapi, tindakan yang demikian tentu memiliki implikasi yang tidak kecil. Ada resiko resiko, baik resiko hukum maupun politik yang mesti ditanggung. Dan jalan terbaik memanglah harus menyerahkan semua persoalan pada mekanisme yang ada.

Penulis teringat cuitan budayawan ternama Sujewo Tejo, 'semua akan lucu pada saatnya'. Mereka yang gegap gempita membela KPK seraya menuding Polri sebagai pihak yang layak disalahkan, pada waktunya akan terlihat lucu sebab tersadarkan oleh realita. Mereka yang begitu bersemangat mendatangi kepolisian untuk melaporkan kasus kasus lama yang terkait pimpinan KPK juga akan terlihat lucu pada saatnya begitu mereka sadar telah bertindak ceroboh. Pun juga mereka yang begitu getol menyalahkan Presiden sebab kelambanan dan kehati hatiannya, nanti juga akan lucu pada saatnya begitu melihat hasil akhir dari episode ini.

Beberapa tahun lalu, Jokowi hanyalah seorang pemimpin di sebuah kota kecil. Tidak ada yang mengira karirnya begitu cepat melesat. Tidak ada yang menyangka ia bisa menang ketika menghadapi keroyokan 26 parpol sewaktu mencalonkan diri sebagai walikota. Begitu juga ketika ia maju sebagai calon Gubernur DKI. Nyaris semua kekuatan politik bersatu padu mengeroyoknya, bahkan sedikit sekali yang memprediksikan ia akan menang. Namun akhirnya ia lolos dari maut kekalahan. Dan ketika ia kemudian maju sebagai calon presiden. Ia lagi lagi berhadapan dengan kekuatan besar dan menghadapi isu yang luar biasa agresif menyerangnya. Tapi ia kembali survive.

Kemudian di awal pemerintahannyap, kemampuan Jokowi masih banyak yang meragukan. Apalagi jika mengacu pada kekuatan pendukung di parlemen dimana hanya di topang 40% kursi DPR, sedang sisanya berada di kubu seberang dan menguasai posisi posisi penting. Ada yang memprediksikan agenda pemerintahan Jokowi bakal terganjal. Bahkan bisa jadi usia pemerintahannya hanya seumur jagung. Tapi faktanya tidaklah demikian. Di tengah hiruk pikuk KPK - POLRI, rapat antara pemerintah dan DPR mengenai RAPBN di komisi IX kemarinpun berjalan mulus dan menelurkan beberapa kesepakatan.

Apakah ini hanya kebetulan ?