Theme images by Storman. Powered by Blogger.

DIKTATOR ITU BERNAMA JOKOWI

Foto http://images.malesbanget.com
Beberapa kawan mengatakan kepada saya bahwa Pemilu Langsung terbukti memberi efek negatif bagi kelangsungan hidup bernegara. Selain biayanya mahal, juga memicu konflik horisontal di berbagai daerah. Pun juga di lihat dari segi hasil, faktanya Pilkada langsung justru menciptakan banyak sekali kepala kepala daerah koruptor. Entah sudah berapa banyak kepala daerah maupun mantan kepala daerah hasil pemilu langsung kini mendekam di jeruji penjara akibat kasus korupsi. Oleh sebab itu, pemilu langsung sangat layak untuk dikoreksi.

Memang, pemilu DPRD belum tentu menjamin demokrasi kita bersih dari KKN, imbuh sang kawan. Akan tetapi, memeriksa segelintir anggota DPR jauh lebih mudah daripada menelusuri jejak money politik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pendapat yang sekilas masuk akal. Akan tetapi untuk jangka panjang justru berbahaya bagi rakyat. Ada beberapa alasan kenapa penulis mengatakan bahwa ide Pemilu tak langsung memiliki implikasi yang sangat buruk dalam jangka panjang.

Pertama, kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat

Pihak yang setuju pemilu tak langsung berargumen bahwa kedaulatan rakyat masih bisa terjaga dengan adanya Pemilu Legislatif. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di parlemen, dan sang wakillah nanti yang memilihkan pemimpin bagi rakyat. Artinya, walau tidak secara langsung, aspirasi masyarakat masih bisa tersalurkan melalui kanal wakil rakyat. Jadi kedaulatan tetap di tangan rakyat.

Pendapat yang menurut penulis sangat menipu. Sepanjang sejarah pemilu tak langsung, pernahkah para pemilih di ajak bicara tentang siapa nanti yang bakal di pilih sebagai bupatinya, walikotanya, gubernurnya, atau bahkan presidennya ?. Tidak pernah. Di era orde baru, rakyat hanya sekedar menjadi penonton ketika wakil wakilnya memilih seorang kepala daerah. Rakyat sama sekali tidak punya hak legal untuk menentukan pilihan. Mereka dipaksa menerima saja pilihan para wakil rakyat, tanpa tahu apakah itu baik atau buruk.

Dalam perjalanannya, hidup mati sang pemimpin juga tidak ditentukan oleh puas atau tidaknya masyarakat yang dipimpin. Melainkan ditentukan oleh segelintir orang yang duduk di kursi parlemen. Parlemen bisa setiap saat menjatuhkan sang pemimpin jika agendanya tidak selaras dengan kemauan parlemen. Alhasil, pemilu tak langsung justru menciptakan tirani parlemen. Pemimpin hanya perlu bertanggung jawab pada parlemen, dan bukan pada rakyat.

Kedua, sistem Presidensial sulit terwujud

Sistem demokrasi kita mengenal adanya konsep Trias Politika. Dimana negara berdiri atas dasar tiga aspek. Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Ketiganya memiliki fungsi masing masing yang berdiri secara independen namun saling menguatkan. Seperti yang di ungkapkan Gus Dur dalam sebuah seminar, kalau pemilu masih dilakukan melalui lembaga legislatif, maka trias politika menjadi tidak relevan lagi. Sebab segala sesuatunya ditentukan oleh mereka yang menguasai parlemen. Mengklaim presidensial, akan tetapi prakteknya mengadopsi konsep pemerintahan parlementer. Ini jelas sebuah kerancuan sistem.

Ketiga, Pemilu tak langsung bisa menjadikan Jokowi diktator

Para pendukung Koalisi Merah Putih tidak sedikit yang berfikir jika pemilukada dilakukan melalui DPRD, maka akan ada tigapuluh jabatan Gubernur yang jatuh ke tangan mereka. Itu belum termasuk posisi bupati dan walikota. Sebagian mereka juga mengira bahwa mereka yang tidak setuju Pilkada DPRD hanyalah pendukung fanatik Jokowi yang takut jabatan kepala daerah akan jatuh ke tangan koalisi merah putih.

Pendapat itu kami pikir terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Mereka yang memiliki kepentingan kekuasaan mungkin saja menjadikan itu sebagai alasan. Akan tetapi jika kita mencerna masalah ini dengan kacamata jernih, justru yang paling ditakutkan dari penolak Pilkada DPRD adalah kemungkinan munculnya penguasa nasional yang diktator lagi absolut.

Bayangkan saja, jika kubu Jokowi kemudian mengambil langkah oportunis dengan merayu beberapa partai anggota koalisi merah putih untuk bergabung di pemerintah. Bukankah yang terjadi malah munculnya kekuasaan yang absolut di semua lini. Jokowi akan menyapu bersih semua posisi kepala daerah tanpa bisa dibendung lagi. Dengan mengajak Partai Golkar bergabung dan diberi konsesi tertentupun sudah cukup bagi Presiden terpilih untuk menguasai seluruh jabatan kepala daerah.

Apakah itu mungkin ?

Mungkin saja. Perlu di ingat, jabatan Presiden tidak saja berkenaan dengan 34 posisi Menteri. Ini terlalu sedikit untuk dijadikan alat transaksi. Ada ribuan posisi yang membutuhkan persetujuan Presiden untuk mendudukinya. Apakah itu Jaksa Agung, Hakim Agung, Kepala Kepolisian, posisi puncak dalam kemiliteran, kepala kepala BUMN, Komisaris dan posisi basah lainnya. Presiden juga mengelola APBN yang sebagian diantaranya dialokasikan untuk daerah.

Mungkin ada beberapa kekuatan politik di tubuh KMP yang bersikukuh untuk menolak. Tapi menurut kami, tetap ada atau malah banyak parpol yang akan 'ngiler' jika diberi jatah lebih enak dibanding tetap bertahan di koalisi.

Begitu Jokowi bersikap kompromi lagi oportunis, maka masyakat akan segera mendapatkan pemimpin pilihannya berubah wujud menjadi penguasa yang rakus. Dan tidak lama lagi, sang pemimpin berpotensi besar menjadi otoriter. Dimana mana, kekuasaan yang terlalu besar cenderung korup dan menindas.

Jadi, menolak Pemilu DPRD tidak selalu berarti membela kepentingan politik Jokowi. Tapi justru bentuk ketakutan masyarakat akan lahirnya sosok Jokowi atau sosok pemimpin lain yang otoriter, absolut, korup dan menindas.