Theme images by Storman. Powered by Blogger.

Polling : 83% Gubraker Dukung Polwan Berjilbab

Adalah Irjen Pol Anton Bachrul Alam, mantan Kapolda Jatim yang pertama kali mengusulkan agar Polwan yang beragama Islam mengenakan jilbab. Memang hanya sebatas himbauan, akan tetapi bagi Polwan muslimah yang berkeinginan untuk mengenakan jilbab sebagai konsekuensi dari perintah agama tentu merupakan angin segar tersendiri. Dari sekian kepolisian daerah, memang baru Nangroe Aceh Darussalam saja yang Polwannya di beri ijin secara resmi oleh pusat untuk mengenakan jilbab. Sedang penggunaan jilbab bagi Polwan yang di luar NAD masih dalam perdebatan baik di kalangan internal kepolisian maupun masyarakat.
Polwan Berjilbab

Kapolri Jendral Sutarman sendiri sebenarnya sudah memberi lampu hijau Polwan berjilbab dengan catatan teknisnya harus di sesuaikan dengan model jilbab Polwan yang sudah ada (merujuk Polwan Aceh). Akan tetapi belakangan kepolisian menganulir keputusan atau tepatnya menunda dengan alasan belum tersedianya anggaran untuk pakaian jenis jilbab.

Keputusan kepolisian untuk menunda penggunaan jilbab bagi Polwan ini tak pelak memicu reaksi berbagai kalangan. Baik dari kalangan DPR, agamawan dan juga publik. Polri di tuding tidak konsisten, kaku dan kurang peka terhadap aspirasi umat beragama.

Lantas, bagaimana sebenarnya dukungan publik terhadap wacana Polwan berjilbab ?

Baru baru ini Tampoll Gubrak (Team Polling Gubrak) mengadakan survey internal dengan tema setuju atau tidak Polwan berjilbab. Survey ini di ikuti ratusan Gubraker seluruh Indonesia dengan metode pertanyaan melalui pesan pendek (sms). Dan hasilnya 83% Gubraker mendukung penggunaan jilbab bagi Polwan beragama Islam, dan sisanya 17% menolak.

Berikut beberapa alasan dari responden yang mendukung penggunaan jilbab bagi Polwan,

~ "Setuju, alasannya
1. Ekspresi beragama adalah hak konstitusi.
2. Asal tidak ada pemaksaan setiap polwan harus berjilbab.
3. Asal pengadaan jilbab tidak dikorupsi polri"
(Gubraker Yogyakarta)

~ "Setuju bagi yang muslimah. Biar tambah anggun dan bisa sesuai dengan tradisi wanita yang ada di Indonesia" (Gubraker Riau)

~ "Setuju. Kita negara muslim mayoritas seharusnya mewarnai kehidupan" (Gubraker Jember)

~ "Setuju. Sebab itu menutup aurat. Tapi berjilbab yang sesuai dan tidak aneh aneh. Dan yang penting tetap bisa menjalankan tugas dan kewajibannya" (Gubraker Purwakarta)

~ "Saya sangat setuju kalau polwan pakai jilbab. Tapi jangan di paksakan" (Gubraker Malang)

~ "Setuju. Tapi tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang. Yang penting nggak sampai bercadar dan tidak menghambat pelayanan ke masyarakat" (Gubraker Bali)

~ "Setuju. Karena polisi berjilbab menunjukkan kearifannya sebagai penegak hukum" (Gubraker Blitar)

~ "Setuju. Kewajiban euy. Selain itu masing masing muslimah juga punya hak untuk memakai jilbab. Nah kalau para Polwan yang biasanya berjilbab tiba tiba ketika bertugas di suruh copot jilbab, PIYE JAL PERASAANMU?" (Gubraker Jepara)


Berikut alasan beberapa responden yang menolak penggunaan jilbab,

~ "Kalau bebas tugas terserah. Tapi pas tugas tidak setuju. Wong Polisi itu kitabnya bedil. Bukan pakai syareat. Trus, apa kalau sudah pakai jilbab bisa dibilang orang bener/baik ?. Lihat yang kena kasus di KPK. Pada jilbaban semua. Atau mungkin pakai jilbab untuk menutupi kekurangan polisi ?. Atau mungkin lagi mabuk agama ?. Atau sudah kena faham wahabi ?. Atau hanya pencitraan saja ?" (Gubraker Jakarta)

~ "Tidak setuju. (dengan tidak berjilbab) itu wujud nasionalisme. Kepolisian itu wadah bagi semua agama. Dan harus bisa bekerja untuk semua" (Gubraker Blitar)

~ "Tidak setuju. Polwan berjilbab tidak bisa ditugaskan di reserse. Karena pastinya tidak bisa leluasa dalam penyamaran. Membuat sang atasan tidak bisa menugaskan penyamaran sebagai perempuan yang tidak berjilbab, apalagi berpakaian seksi" (Gubraker Bali)

~ " Polwan adalah pelayan publik yang harus bisa netral. Jika pakai jilbab,maka dia hanya mementingkan dirinya dan golongannya. Karena jilbab adalah simbol" (Gubraker Lamongan)

Begitulah dinamika pro dan kontra yang terjadi di kalangan Gubraker. Dan harus di catat baik baik oleh pembaca, bahwa tidak semua yang setuju atau mempersilahkan Polwan berjilbab adalah muslim. Bahkan mereka yang setuju juga belum tentu dia mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari hari.

Pun juga para responden yang menolak, belum tentu dia tidak mengenakan jilbab dalam kesehariannya. Boleh jadi dia sendiri berjilbab, akan tetapi soal Polwan berjilbab ia mencoba memandang perlu di pilah pilah antara tugas negara dan kepentingan individu.

Bagaimana dengan anda ???

BY TAMPOLL GUBRAK